Musimqq Bandar Sakong Dan Adu Q Juga Bandar Poker Online Terpercaya Meja13 adalah situs judi online game capsa susun

Monday, July 30, 2018

Oposisi Kamboja Minta Australia Tolak Hasil Pemilu dan Kemenangan Hun Sen

Oposisi Kamboja Minta Australia Tolak Hasil Pemilu dan Kemenangan Hun Sen

Kabar Politik - Menteri Luar Negeri Julie Bishop menolak seruan untuk tidak mengakui hasil pemilu Kamboja, namun menyatakan Australia telah menyampaikan "keprihatinan serius" kepada pemerintah negara itu.

Pihak Oposisi Kamboja mendesak Pemerintah Australia untuk menjatuhkan sanksi kepada rezim Hun Sen setelah partainya memenangkan Pemilu yang umumnya dinilai tidak jujur dan adil.

Menlu Bishop menyatakan sebagai "kawan lama", Australia akan terus mendesak Pemerintah Kamboja mengambil langkah-langkah menuju keterbukaan politik tanpa kekerasan dan intimidasi.

Pemimpin oposisi Kamboja kini mendekam dipenjara, partainya dibubarkan, dan media independen umumnya dibungkam.

Sejumlah aktivis demokrasi kesal dengan Australia yang justru memperkuat hubungan dengan Pemerintah Kamboja.

Pada Oktober tahun lalu, misalnya, Dubes Australia untuk Kamboja Angela Corcoran menyepakati MoU baru sembari menikmati sampanye bersama pejabat-pejabat Kamboja.

MoU tersebut menyusul kesediaan Australia memberikan bantuan 40 juta dolar di tahun 2014, sebagai imbalan atas kesediaan Kamboja menampung pencari suaka yang ditangani Australia.

Kesepakatan itu dinilai terlalu mahal karena sejauh ini hanya tujuh orang pencari suaka yang menetap di Kamboja.

Partai oposisi utama Kamboja yang dilarang ikut Pemilu, kini mendesak Pemerintahan PM Malcolm Turnbull menjatuhkan sanksi perjalanan dan membekukan aset rezim Hun Sen.

Mu Sochua, wakil pemimpin Partai Penyelamat Nasional Kamboja yang telah dibubarkan, menyatakan pendukungnya mendatangi Dubes Australia di Phnom Penh untuk menyampaikan protes.

"Saya katakan ke Menteri Bishop, tolong gunakan sanksi visa. Mohon ambil tindakan aktif dan nyata," kata Mu Sochua kepada Program Four Corners ABC.

"Rakyat Kamboja mengagumi rakyat Australia," katanya.

"Kami iri pada mereka. Anda hidup di dunia demokrasi, tetapi pemerintah Anda mengecewakan," tambahnya.

"Anda tidak minum-minum sampanye dengan para diktator," ujar Mu Sochua.


Tanggapan PM Hun Sen


Perdana Menteri Hun Sen tak segan-segan membanggakan hubungannya dengan Australia.

ABC merekam kunjungan pemimpin Kamboja ini di pinggiran Phnom Penh. Dia berbicara di depan para pekerja mengenai kunjungannya ke Australia beberapa waktu lalu.

"Ketika saya di Australia, orang datang dan mencium saya," katanya kepada audiens yang tampaknya dibayar untuk hadir.

"Ini bukti bahwa bukan hanya rakyat Kamboja yang menyukai saya. Orang di Australia pun menyukai saya!" ujar PM Hun Sen.

Menurut temuan Program Four Corners, kerabat dan sekutu politik PM Hun Sen diketahui memiliki properti dan perusahaan senilai lebih dari $ 15 juta di Australia.

Diungkap pula bagaimana rezim ini menjangkau ke Australia, merekrut warga keturunan Kamboja mendukung partai berkuasa CPP dan mengancam mereka yang menentangnya.

Sebelum Pemilu, anak tertua PM Hun Sen, Hun Manet, direkrut CPP untuk meningkatkan dukungan Hun Sen di kalangan warga keturunan Kamboja dan mahasiswa asal negara itu di Australia.

"Kita membangun kekuatan. Awalnya Australia, kemudian Selandia Baru. Kita mulai dengan satu orang, dua dan kemudian tiga," kata Hun Manet kepada para pendukungnya dalam suatu acara di Sydney pada bulan Maret lalu.

"Akhirnya, hari ini, kita punya ribuan pendukung yang merupakan kekuatan besar. Ini sebuah kesuksesan!" tambahnya.

Nama Hun Manet disebut-sebut akan masuk dalam daftar individu yang ditargetkan oleh sanksi Amerika Serikat di masa depan.

AS memberlakukan pembatasan visa dan pembekuan aset pada orang-orang dekat PM Hun Sen. Tindakan yang lebih luas saat ini sudah diajukan ke Kongres AS.

Anggota kongres asal Partai Republik Ted Yoho menyerukan Australia mengikuti langkah AS menindak rezim PM Hun Sen.

"Tentu saja, kami akan kejar apa pun yang mereka miliki di sini. Larangan perjalanan dan hal seperti itu," kata Ted Yoho kepada ABC.

"Saya ingin Australia bersikap lebih keras. Kutuk rezim Hun Sen secara terbuka," tambahnya.

Bou Rachana, istri aktivis Dr Kem Lay yang terbunuh, juga mendapatkan ancaman pembunuhan. (ABC News: Jerry Rickard)

Kesepakatan Australia-Kamboja untuk menempatkan pencari suaka yang ditangani Australia ke negara itu, akan berakhir beberapa bulan mendatang.

Mendagri Peter Dutton yang dimintai komentar apakah kesepakatan ini akan diperpanjang, tidak menjawab pertanyaan dari ABC.

Mantan Menlu Gareth Evens, yang turut membantu pelaksanaan pemilu demokratis Kamboja pada awal 1990-an, percaya sanksi terukur merupakan cara terbaik menekan rezim Hun Sen.

"Hal-hal pribadi seperti larangan visa dan lainnya, mungkin satu-satunya cara tersisa," katanya.

Menurut dia, Pemerintah Kamboja harus menyadari bahwa perilaku mereka tidak bisa diterima oleh dunia internasional.

Seorang warga keturunan Kamboja di negara bagian Victoria, Meng Heang Tak, mengatakan mereka diawasi jika ikut dalam kegiatan anti-Hun Sen di Australia.

Menurut dia, warga keturunan Kamboja takut terlibat menentang rezim Hun Sen karena diancam jika ke Kamboja, mereka akan ditindak.

"Hati-hati bila ke Kamboja, terutama di bandara. Kamu punya teman, keluarga dan kerabat di Kamboja. Kami tahu siapa mereka," kata Meng Heang Tak menirukan ancaman itu.

Seorang warga Kamboja lainnya, Bou Rachana, kini telah mendapatkan suaka bersama lima anaknya di Australia.

Suami Bou Rachana, aktivis Dr Kem Ley, ditembak mati di sebuah bengkel di Kota Phnom Penh pada 2016.

Meski sudah berada di Australia, Bou Rachana pada Maret lalu, masih mendapatkan ancaman pembunuhan bersama tiga warga Kamboja lainnya di Australia.

"Saya tidak kaget lagi dengan ancaman itu. Saya sudah sering menerimanya," ujarnya.

Kepolisian Victoria telah memeriksa keponakan PM Hun Sen, Hun To, terkait surat ancaman pembunuhan. Program Four Corners menemui Hun To di kediamannya di Melbourne namun dia membantah terlibat.

Sementara itu Menlu Julie Bishop menolak diwawancarai Program Four Corners.

Juru bicaranya mengatakan Australia akan menggunakan pertemuan dengan pejabat Kamboja nantinya untuk mengadvokasi isu-isu HAM dan demokrasi.

Namun langkah diplomasi tenang yang dijalankan Australia dikritik sejumlah pihak.

Wakil Direktur Human Rights Watch Phil Robertson misalnya menyatakan, Pemerintah Kamboja hanya merespons tekanan internasional yang disampaikan secara terbuka, bukan yang disampaikan di balik layar.

No comments:
Write comments